Menteri PKP Maruarar Sirait Siapkan Seribu Rumah Subsidi untuk Wartawan

Majalah Intra, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti hari ini Selasa tanggal 8 April 2025 di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2 melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait dukungan rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung dan diliput oleh puluhan wartawan dari berbagai media serta Komisioner BP Tapera Bapak Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer And Commercial Lending Bank BTN Bapak Hirwandi Gafar, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bapak Hendry Ch Bangun serta Sekretaris Dewan Pers Bapak Saefudin.

“Kementerian PKP akan mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan yang bekerja keras menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam penyediaan perumahan untuk mereka dan program rumah untuk wartawan ini merupakan pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia. Rencana groundbreaking rumah subsidi untuk wartawan rencananya akan dilaksanakan tanggal 6 Mei 2025,” jelas Menteri PKP

Menteri PKP juga menegaskan bahwa rakyat termasuk wartawan wajib mendapatkan rumah subsidi berkualitas dari pengembang yang bertanggung jawab.

Rumah subsidi ini bisa dimiliki wartawan dengan KPR FLPP. Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

“Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia untuk dapat menentukan alokasi wartawan yang berhak menerima rumah subsidi ini, karena wartawan adalah profesi yang memperjuangkan dan menyuarakan demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi wartawan di Indonesia. Sebab selama ini program perumahan untuk wartawan sangat dibutuhkan karena belum semuanya memiliki rumah.

“Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para wartawan di seluruh Indonesia. Kami sangat mendukung karena ini adalah program yang sangat dirindukan untuk wartawan yang tidak mampu,” kata Menteri Komdigi.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, BPS akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin. Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro.

“Wartawan telah membantu BPS dalam mengedukasi kepada masyarakat terkait hasil statistik agar lebih dipahami. Peran wartawan sangat penting dalam literasi untuk masyarakat dalam hal statistik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Hendry Ch Bangun menyatakan, saat ini jumlah wartawan bersertifikat kira-kira 25 ribu dan tersebar diseluruh Indonesia. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan akan sangat membantu dalam kepemilikan rumah.

“Semoga program ini dapat bermanfaat untuk teman-teman wartawan. PWI siap mendukung Program Kementerian PKP ini,” harapnya.

Sekretaris Dewan Pers, Saefudin juga berharap nantinya ditentukan kriteria wartawan yang berhak menerima bantuan ini agar program tersebut tepat sasaran.

“Kami akan bekerjasama dengan BPS untuk 1.000 unit rumah yang disediakan wartawan mana yg berhak mendapatkan rumah dan mendukung penuh program ini dalam memberikan kesejahteraan bagi wartawan yang membutuhkan,” katanya.